/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

Menteri PUPR Kunjungi Bendo dan Tukul

Memanfaatkan libur Paskah di Jawa Timur, usai peresmian ruas tol Ngawi – Wilangan (29/3), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau 2 bendungan yang tengah dibangun, Bendo di Kabupaten Ponorogo dan Tukul di Kabupaten Pacitan.

Pembangunan kedua bendungan dimaksudkan agar jumlah tampungan air di Indonesia terus bertambah sesuai dengan amanat Nawacita untuk memenuhi ketahanan pangan dan ketahanan air. Pembangunan 65 bendungan menjadi Program Strategis Nasional Pemerintah yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Salah satu yang tengah dibangun adalah Bendungan Bendo yang kapasitasnya cukup besar, bisa menampung 43 juta m3 untuk suplai irigasi di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo seluas 7.800 Ha. Ditargetkan selesai akhir tahun 2019,” kata Menteri Basuki saat meninjau pembangunan Bendungan Bendo di Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (30/3/2018)

Manfaat lainnya untuk air baku sebesar 780 liter/detik, pembangkit listrik 4 MW dan pengendalian banjir Kota dan Kabupaten Madiun. Bendungan dengan tinggi 71 meter membendung Sungai Keyang. Pembangunannya dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Nindya Karya (KSO) dengan nilai kontrak Rp 709,4 miliar

Kunjungan dilanjutkan ke Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan yang dimulai tahun 2014. Progresnya saat ini sudah mencapai 64% dan ditargetkan rampung pada Juli 2019

Menurut Menteri Basuki tidak ada kesulitan dalam teknik konstruksi bendungan. Tantangannya adalah pada tebing di sekitar lokasi bendungan yang rentan longsor. Oleh karenanya penanganan longsor yang sudah dilakukan akan ditambah dengan pembuatan sabo dam untuk menahan pasir dan batu dari hulu sungai. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2001-2004 Wafat

Segenap keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Periode 2001-2004, dalam usia 75 tahun, pada hari Selasa, 6 Maret 2018 Pukul 00.45 di Rumah Sakit MMC Jakarta.

Pada pukul 09.00 WIB, almarhum diterbangkan ke Solo, Jawa Tengah dan siang harinya akan dimakamkan di Pemakaman Keluarga Astana Banaran Dusun Talang Sawahan, Sukoharjo. Almarhum memiliki seorang istri Hj. Soepanti Soenarno (Almh), 5 orang anak dan 9 orang cucu.

Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE lahir di Purwodadi, Jawa Tengah 19 Mei 1942, meraih gelar sarjananya pada tahun 1962 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, meraih gelar Dipl. HE dari IHE Delft, Belanda tahun 1977, lalu meraih Doktor bidang Teknik Sipil dari Columbia Pacific University, Amerika Serikat tahun 1982 dan meraih gelar S3 Program Studi Pendidikan Ekonomi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Malang (Universitas Negeri Malang) pada tahun 1985.

Beliau menjabat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz terhitung sejak 18 Agustus 2001 sampai dengan 21 Oktober 2004. Selama berkarir sebagai pegawai negeri sipil hingga menduduki jabatan puncak Kementerian, komitmennya dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat dirasakan manfaatnya.

Beberapa jabatan penting yang diemban beliau sebelum menjadi Menteri antara lain adalah Pemimpin Proyek Bendungan Karang Kates, Proyek Induk Kali Brantas dan Dirjen Sumber Daya Air Kimpraswil.

Sepanjang karirnya, beliau menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya. Di antaranya, Piagam Penghargaan PELITA II (1980), Satyalancana Pembangunan (1982), Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (1995), Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (1997), Piagam Penghargaan dalam Pengembangan Reformasi Sistem Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (1998), dan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2000).

Beberapa proyek infrastruktur pada masa kerja Pak Narno, begitu beliau akrab disapa, diantaranya adalah dimulainya pembangunan jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang (Cipularang), dimulainya pembangunan Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), peresmian Bendungan Batutegi Lampung dan konservasi Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura yang sebelumnya terancam hilang.

Pak Narno juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur kerakyatan diantaranya membangun sejumlah jembatan yang menghubungkan daerah terpencil. Salah satunya adalah Jembatan Sari di Kabupaten Sragen. Berfungsinya jembatan Sari disambut gembira masyarakat karena sebelumnya menggunakan perahu untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo.

Saat menjabat Menteri Kimpraswil, Pak Narno berperan dalam pembentukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan merintis penyusunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk dengan membentuk unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang.(*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Sekjen PUPR Pimpin Koordinasi Pengelolaan Aset antara Kementerian PUPR dan Perum Jasa Tirta I

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti Eko Susetyowati melakukan kunjungan ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Selasa (07/11).

Anita datang sekitar pukul 09.00 WIB di lokasi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, dalam kunjungannya kali ini ia memimpin koordinasi pengelolaan aset antara Kementerian PUPR (BBWS Bengawan Solo & Balai Sungai Puslitbang SDA) dan Perum Jasa Tirta I dalam rangka Tindak Lanjut Alih Kepengurusan Aset Barang Milik Negara untuk menggunakan kembali sebagian luasan tanah di Pabelan, Sukoharjo, untuk memenuhi tugas dan fungsi BBWS Bengawan Solo.

Kementerian PUPR Targetkan 65 Bendungan Selesai di 2022

SOLO—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan 65 waduk dan bendungan terbangun di periode 2015-2022. Hal itu terungkap dalam Seminar Peluang dan Tantangan Pembangunan Bendungan Guna Menunjang Ketahanan Nasional, di Hotel Novotel, Solo, Sabtu (4/11).

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso menyampaikan pembangunan waduk dan bendungan tersebut menjadi salah satu prioritas yang dikebut Kementerian PUPR. Selain 65 waduk dan bendungan di seluruh Indonesia, pemerintah juga membangun jaringan irigasi seluas 1 juta hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta hektare serta pembangunan 1088 embung dan prasarana pengendalian banjir sepanjang 3080 kilometer.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan waduk dan bendungan tersebut dapat rampung dalam tempo 3-4 tahun. Jika tahun ini memulai pembangunan, maka diharapkan selesai 2020-2022 mendatang. Imam menyebut 65 bendungan tersebut dibangun menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu sejalan dengan Program Nawacita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk pemerataan pembangunan. Hingga tahun ini, Kementerian PUPR telah membangun 39 bendungan. Pada 2018 nanti, 9 bendungan di antaranya ditarget selesai. Dilanjutkan Imam, beberapa bendungan yang sudah jadi diantaranya Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat memiliki dampak cukup besar bagi masyarakat.

Selain memenuhi kebutuhan air di Jawa Barat, beberapa daerah rawan banjir seperti Cirebon, Indramayu tidak lagi kebanjiran lagi karena sudah ditahan di Jatigede. Selain itu, pasokan air ke irigasi bertambah karena di bendung rentang dari bendungan Jatigede yang terdapat sekitar 90 ribu hektar sawah yang dilalui aliran air dari Jatigede.

“Pembangunan bendungan ini salah satu upaya memperbaiki perekonomian masyarakat,” kata Imam. Saat ini, Indonesia telah memiliki sekitar 230 bendungan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 11 persen dari 7,4 juta hektar lahan sawah irigasi yang terlayani.

Sementara, bila 65 proyek bendungan itu rampung, diperkirakan presentase hanya bertambah 8 persen, menjadi 19 persen dari 7,4 juta hektar lahan. Itu artinya, baru sekitar 1,41 juta hektar lahan yang terlayani irigasi saat seluruh proyek bendungan itu rampung.

“Tanpa bendungan, petani mungkin hanya bisa panen 1-2 kali dalam setahun. Sementara, dengan bantuan bendungan, panen dapat dilakukan sampai 3 kali. Kalau dikalikan produknya berapa dalam ton, kan bisa dikali 2 atau 3 kali lagi,” sebutnya.

Dengan bertambahnya jumlah panen yang ada, produksi padi dan tanaman lainnya pun akan semakin meningkat. Dengan demikian upaya pemerintah dalam mewujudkan program ketahanan pangan akan selangkah lebih mudah.

Imam mengatakan pembangunan puluhan bendungan dan waduk tersebut bakal menyesuaikan kearifan lokal daerah setempat. Pasalnya, selain berfungsi sebagai penahan air, bendungan juga dapat menjadi destinasi wisata baru. “Bisa saja nanti bendungannya berbentuk koteka kalau dibangun di Papua,” kata dia.

Dari target 65 bendungan, 7 di antaranya diproyeksikan berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan tersebut kerap mengalami kekeringan, sehingga masyarakat kerap mengalami kesulitan air, termasuk irigasi dan pertanian.

“Provinsi ini merupakan yang paling banyak mendapat bendungan selain Jawa Tengah,” kata Imam. Seminar yang menjadi bagian dari rangkaian Gebyar Civil Week 2017 Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo itu dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dan masyarakat umum.

Imam berharap peserta seminar dapat menjadi bagian dari pembangunan bendungan. Hal tersebut lantaran setiap pembuatan bendungan merupakan proyek tahunan dan melibatkan sedikitnya ratusan pekerja.

Selain Imam, narasumber lain dalam seminar itu yakni Prasetyo Budi Yuwono, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah dengan moderator Dosen Fakultas Teknik UNS, Agus Hariwahyudi. Prasetyo dalam paparannya mengungkapkan ihwal pembangunan 1.000 embung di Jawa Tengah.

Sidak Menteri PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Proyek Penanganan Banjir Kota Solo Paket II di Jembatan Jurug, Kecamatan Jebres, Solo, Minggu (29/10). Basuki datang ke lokasi proyek di bawah Jembatan Jurug sekitar pukul 11.30 WIB. Ia sempat mengecek data pekerjaan yang terpampang dan mengapresiasi perkembangannya, termasuk memuji kualitas beton parapet dikerjakan kontraktor.

Pria 62 tahun itu mengatakan agendanya ke Solo hanya untuk mengecek perkembangan proyek. Selain ke Proyek Penanganan Banjir Kota Solo, ia juga mengecek dua paket pengendalian banjir lain. Paket itu adalah Paket I di hilir Kali Pepe atau ruas sungai di wilayah Tirtonadi-Pintu Air Demangan dan Paket III atau hulu Kali Pepe di Bendung Karet Tirtonadi.
“Ini sudah lebih dari schedule (jadwal), mudah-mudahan selesai,” kata dia mengomentari proyek di Jurug. Selain menggelar sidak di Kota Solo, Basuki juga singgah ke Kecamatan Kerjo, Karanganyar, lokasi pembangunan Waduk Gondang. Ia menyebut proyek itu juga menjadi salah satu yang terus dimonitor presiden. “Itu (Waduk Gondang) juga dimonitor oleh Presiden. Kami akan selesaikan 2018. Mudah-mudahan selesai 2018,” kata dia.

Kepala Proyek Penanganan Banjir Kota Solo Paket II dari PT Wika-Apta KSO, Eko, memaparkan proyek yang dikerjakannya saat ini sudah terealisasi 67 persen. Realisasi tersebut telah 15 persen lebih tinggi dibandingkan target. Pengerjaan itu mecakup wilayah Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon.
”Dalam perencanaan, target yang harus dicapai hingga 27 Oktober 2017 adalah 52 persen. Kami sudah mengerjakan dengan persentase lebih tinggi dibanding target tersebut,” kata dia. Sesuai kontrak, proyek paket II itu harus berakhir pada November 2018. Namun, pihaknya bakal mengebut untuk mempercepat penyelesaian garapan parapet dan revetment.
Eko mengatakan proyek di Jembatan Jurug menyisakan 120 meter parapet yang belum selesai. Selain itu, masih ada pengerjaan empat pintu air dan empat rumah pompa. Parapet beton tersebut merupakan upaya peningkatan kapasitas tanggul Bengawan Solo dari semula dapat menampung aliran sungai 10 tahun menjadi 50 tahun.
Dari total parapet sepanjang 5.500 meter, kontraktor sudah menyelesaikan 3.400 meter. Proyek yang menelan dana sekitar Rp200 miliar itu bakal menggunakan pintu air manual. Saat permukaan air Bengawan Solo tinggi, pintu air akan ditutup. Air dari Kota Solo akan dialirkan ke sungai menggunakan dipompa.
“Di Jurug ini total ada empat pompa. Tiga pompa berkapasitas 250 liter per detik dan satu pompa berkapasitas 500 liter per detik,” pungkasnya.