/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

Tugas Pokok

Memberikan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga balai, akuntansi keuangan, dan akuntansi barang milik negara kepada semua unsur di Balai Besar Wilayah Sungai dan komunikasi publik.

Menyelenggarakan Fungsi

  1. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana;
  2. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai;
  3. pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai;
  4. pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan;JDIH Kementerian PUPR
  5. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
  6. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah ;
  7. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
  8. pelaksanaan komunikasi publik;
  9. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan;dan
  11. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.

Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai.
Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat,pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik. dan
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.